Jakarta, 20 Februari 2013. Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca‐Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2015, atau Komite Nasional Pasca‐2015, menggelar forum dua hari, 20‐21 Februari 2013, di Hotel Le Meridien Jakarta. Forum yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara ini merupakan konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons, atau HLPEP) di Bali, 25‐27 Maret 2013.

Jakarta, 28 Januari 2013. Tata-kelola anggaran yang terukur dan tepat-waktu adalah kunci sukses utama memakmurkan rakyat. Namun sayang, menurut Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto, realisasinya kini masih kurang menggembirakan. Selain perencanaan yang kurang matang, lamanya waktu finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan adalah biangnya.

“Lain di pusat, lain pula di daerah,” ujar ketua tim yang beranggotakan Wakil Menkeu Anny Ratnawati serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo itu. Di daerah, jelas Kuntoro, problemnya lebih banyak terletak pada lambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta belum andalnya sistem pengendalian dan sumberdaya manusia (SDM) di sana.

Jakarta, 3 Januari 2013. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (United Nations Convention against Corruption atau UNCAC) 2003 sebagai Undang-Undang 7/2006. Proklamasi komitmen Indonesia kepada dunia internasional tersebut sekaligus merupakan konsolidasi ke dalam negeri, kesungguhan merealisasikan regulasi yang ada saat itu: Instruksi Presiden (Inpres) 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, Inpres yang diterbitkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono persis pada hari ke-50 beliau menjabat sebagai presiden untuk kali perdana itu dalam aksinya dirasa masih jauh dari menggigit.

Bali, 14 Desember 2012 – Hari pertama menjadi seperti jamuan yang menghidangkan sejumlah menu isu yang amat beragam dan bahkan dalam kontinum gagasan yang berhadap-hadapan. Inilah yang membuatnya unik. Terlebih-lebih, Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs) sendiri sudah unik sejak dilahirkan.

“Tujuannya sukarela. Ia dirancang oleh semua bangsa, disepakati oleh semua, dan demi kebaikan semua. Siapapun negaranya, baik yang besar, menengah, maupun kecil, dibuka perannya sebagai pemegang saham bersama,” papar Presiden Yudhoyono dalam pidato kunci pembukaan (13/12).

Para peserta terlibat aktif dan berpartisipasi sepenuhnya dalam hampir semua pertemuan dan diskusi-diskusi. Keterbukaan menjadi value yang menonjol dan dikedepankan justru karena tidak semata ditawarkan dalam retorika. Value itu membuat lalu-lintas isu menjadi cair dan dinamis, mulai dari isu yang “konvensional” (kesempatan kerja, pendukungan bantuan, dan pengentasan kemiskinan) hingga yang ekstrem dan “bergigi”.